A. Pendahuluan
Pendidikan Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi
pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah
perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu diketahui sejarah
perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
B. Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya
menyebar ke berbagai negara termasuk Netherland atau Belanda dengan
nama Padvinder. Oleh orang Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia
dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama
NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-
Pandu Hindia Belanda).
Oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi
kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan
menjadi kader pergerakan nasional. Sehingga muncul bermacam-macam
organisasi kepanduan antara lain JPO (Javaanse Padvinders Organizatie)
JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitsche Padvindery),
SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon).
Dengan adanya larangan pemerintah Hindia Belanda
menggunakan istilah Padvindery maka K.H. Agus Salim menggunakan
nama Pandu atau Kepanduan.
Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah
Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK
(Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra) bergabung menjadi
KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun 1931 terbentuklah
PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah menjadi BPPKI
(Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun 1938.
Pada waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang
sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan
PETA.
Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat
Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Sala sebagai satu-satunya
organisasi kepanduan.
Sekitar tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100
organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu
IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) berdiri 13 September 1951, POPPINDO
(Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun 1954 dan PKPI (Persatuan
Kepanduan Puteri Indonesia)
Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi melebur menjadi satu
dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia).
Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo
masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan
dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pioner Muda
seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila
dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan perdana Menteri Ir.
Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun 1961 tentang
Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Pjs
Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke
Jepang.
Di dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan
sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain
yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang
keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang
prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang
pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata banyak membawa
perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya.
Gerakan pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang
dari kota ke desa.
Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing
yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus
Depan. Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan
dan 75 % adalah petani maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka
menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang
pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan
Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir
Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya
Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara
dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada
tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka
Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan
pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian
perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama
untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai
instansi terkait.
Ditulis oleh : Drs. Ringsung Suratno, M.Pd
Komentar
Posting Komentar